Sorottajam.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diberikan kesempatan untuk menjelaskan secara langsung polemik terkait ijazah pendidikannya. Menurut PSI, langkah klarifikasi perlu dilakukan sebelum muncul desakan agar Gibran mundur atau menghadapi proses pemakzulan.
Ketua DPP PSI Bidang Politik, Bestari Barus, menilai desakan sejumlah pihak yang meminta Gibran melepaskan jabatannya terlalu terburu-buru. Ia berpandangan, persoalan yang tengah menjadi sorotan publik tersebut seharusnya terlebih dahulu diselesaikan melalui penjelasan dari pihak yang bersangkutan.
Bestari mengatakan, Gibran perlu mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan klarifikasi agar masyarakat memperoleh penjelasan langsung mengenai persoalan ijazah yang dipermasalahkan.
"Jadi, polemik ijazah kan apa iya kemudian harus mundur, gitu? Kan harus ada ruang yang diberikan kepada Pak Wapres, Pak Gibran, untuk mengklarifikasi secara langsung," ujar Bestari, Selasa (10/11/2026).
Ia juga mempertanyakan alasan sejumlah pihak yang dinilai terlalu cepat mendorong proses pemakzulan, sementara kesempatan bagi Gibran untuk memberikan penjelasan belum sepenuhnya terbuka.
"Kan ruang untuk klarifikasi itu belum diberikan kepada Pak Wapres. Kenapa jadi buru-buru?" katanya.
Pernyataan Bestari tersebut sekaligus menanggapi sikap Ketua DPP PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira, yang sebelumnya mengeluarkan ultimatum agar Gibran mengundurkan diri atau menghadapi pemakzulan.
Desakan itu muncul setelah Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan yang berkaitan dengan persoalan dokumen pendidikan dan penyetaraan ijazah Gibran.
Meski demikian, Bestari menegaskan PSI tidak menutup kemungkinan adanya proses pemakzulan melalui DPR. Menurutnya, setiap langkah politik maupun hukum tetap harus berjalan berdasarkan aturan konstitusi.
Ia mengingatkan, pemakzulan tidak bisa dilakukan begitu saja tanpa melewati mekanisme dan tahapan yang telah ditentukan.
"Jangan ujungnya yang diambil memakzulkan, kan begitu, tapi menuju itu apa gitu? Dia harus jelaskan. Katanya partai besar kan, harus menjelaskan itu kepada masyarakat," ucapnya.
Di sisi lain, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan bahwa lembaganya mulai menerima berbagai masukan terkait tindak lanjut putusan MA mengenai surat keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan milik Gibran.
Dasco menyebut usulan tersebut berasal dari berbagai kalangan, mulai dari kelompok masyarakat sipil hingga sejumlah anggota DPR dari lintas fraksi.
Namun, pembahasan belum dapat dilakukan secara resmi karena DPR masih menjalani masa reses. Dasco memastikan tindak lanjut atas berbagai usulan tersebut akan mulai dibicarakan setelah masa sidang kembali dibuka pada Selasa (10/11/2026).
"Pada waktunya nanti akan disikapi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia," kata Dasco di kompleks parlemen, Senin (9/11/2026).
Sebelumnya, MA mengabulkan gugatan yang diajukan Muhammad Subhan Palal terkait keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan setingkat SMA milik Gibran.
Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 yang dibacakan pada 30 Oktober 2026 itu membatalkan putusan pengadilan sebelumnya dan mengabulkan seluruh gugatan penggugat.
Dalam putusan tersebut, MA menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran yang digunakan sebagai salah satu persyaratan pencalonan dalam Pilpres 2024 tidak sah.
Sementara itu, Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 sebelumnya menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat disetarakan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Meski demikian, MK tidak menerima permohonan yang diajukan para pemohon karena dinilai tidak memiliki kedudukan hukum.
MK juga menegaskan bahwa temuan tersebut tidak bisa dijadikan landasan untuk membatalkan pencalonan ataupun mendiskualifikasi Gibran dari jabatan Wakil Presiden.
Dalam putusannya, MK menyerahkan tindak lanjut persoalan tersebut kepada parlemen. Kini, DPR mulai menerima berbagai usulan untuk membahas polemik ijazah Gibran, termasuk wacana pemakzulan dari jabatan Wakil Presiden.
